How to change copyright rule in a country

 

Aspirasi kepada Yang Mulia Bapak/Ibu Anggota Komisi X DPR RI

Dengan hormat yang setinggi-tingginya,

Saya, sebagai Warga Negara Indonesia yang menaruh rasa cinta dan bangga terhadap bangsa ini, ingin menyampaikan aspirasi saya kepada Yang Mulia Bapak/Ibu Anggota Komisi X DPR RI.

Seperti yang Yang Mulia ketahui, di era digital ini, media kreatif berbasis daring berkembang pesat. Di balik gemerlapnya dunia digital, terdapat banyak sekali ide-ide cemerlang dan inovatif yang lahir dari para pencipta konten tanah air. Ide-ide ini, bagaikan mutiara yang terpendam di lautan luas, perlu dilindungi dan dihargai.

Oleh karena itu, saya dengan penuh harap memohon kepada Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RKUHP) yang terkait dengan Rancangan Undang-Undang Etika dalam Plagiarisme Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di media kreatif berbasis daring.

Keuntungan Mengesahkan RUU Standar Internasional Anotasi Sumber untuk Kesejahteraan Pencipta Konten:

Bagi Yang Mulia Bapak/Ibu Anggota Komisi X DPR RI:

Meningkatkan Citra Positif: Dikenal sebagai pejuang hak cipta dan pelindung kreator konten.

Meningkatkan Dukungan Masyarakat: Mendapatkan dukungan dari pencipta konten, industri kreatif, dan masyarakat luas.

Meningkatkan Reputasi Politik: Dikenal sebagai politisi yang visioner dan inovatif.

Meningkatkan Peluang Karir: Membuka peluang untuk menduduki jabatan penting di masa depan.

Menciptakan Warisan Positif: Meninggalkan warisan yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Bagi Pencipta Konten:

Perlindungan Hak Cipta: Hak cipta atas karya mereka dilindungi secara internasional.

Penghargaan yang Layak: Mendapatkan bayaran yang adil atas karya mereka.

Peningkatan Motivasi: Termotivasi untuk terus berkarya dan berinovasi.

Kreativitas yang Lebih Tinggi: Merasa aman dan bebas untuk mengekspresikan kreativitas mereka.

Kehidupan yang Lebih Sejahtera: Dapat hidup dari hasil karya mereka.

Bagi Industri Kreatif:

Perkembangan yang Pesat: Industri kreatif akan berkembang lebih pesat dengan adanya perlindungan hak cipta yang kuat.

Peningkatan Kualitas Konten: Kualitas konten akan meningkat dengan adanya lebih banyak kreator yang termotivasi untuk berkarya.

Peningkatan Daya Saing: Industri kreatif Indonesia akan lebih kompetitif di pasar global.

Penciptaan Lapangan Kerja: Terciptanya lapangan kerja baru di industri kreatif.

Kontribusi terhadap Perekonomian Nasional: Industri kreatif akan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional.

Bagi Masyarakat:

Akses Konten Berkualitas: Masyarakat akan mendapatkan akses terhadap konten berkualitas yang lebih banyak.

Peningkatan Pengetahuan: Masyarakat akan mendapatkan pengetahuan yang lebih luas melalui konten kreatif.

Peningkatan Kreativitas: Masyarakat akan terinspirasi untuk menjadi lebih kreatif.

Peningkatan Rasa Nasionalisme: Masyarakat akan lebih bangga dengan karya kreatif bangsa sendiri.

Meningkatkan Citra Bangsa: Bangsa Indonesia akan dikenal sebagai bangsa yang kreatif dan inovatif.

Kesimpulan:

Mengesahkan RUU Standar Internasional Anotasi Sumber akan membawa banyak keuntungan bagi Yang Mulia Bapak/Ibu Anggota Komisi X DPR RI, pencipta konten, industri kreatif, dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini merupakan langkah penting untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera.

Mengapa RKUHP ini penting?

Pertama, RKUHP ini akan memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi para pencipta konten atas ide-ide jargon mereka. Hal ini akan mendorong mereka untuk terus berkarya dan menghasilkan karya-karya yang lebih inovatif dan berkualitas.

Contoh Daftar RKUHP yang Dapat Mempererat Kinerja Hukum di Indonesia untuk Mencantumpkan Sumber Pencipta Konten Daring Atas Ide-Ide Jargon Mereka yang Wajib Menyediakan Anotasi Sumbernya Berstandar Internasional

Penting untuk dicatat bahwa:

Saat ini, belum ada RKUHP yang secara khusus membahas tentang perlindungan hak cipta atas ide-ide jargon.

Namun, terdapat beberapa RKUHP yang dapat dikaji untuk memperkuat perlindungan hak cipta atas ide-ide jargon di Indonesia, antara lain:

1. RKUHP tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (UU Penyiaran):

RKUHP ini dapat diubah untuk memasukkan ketentuan tentang perlindungan hak cipta atas ide-ide jargon yang disiarkan melalui media penyiaran.

Contoh Daftar RUU:

RKUHP tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta):

RUU ini dapat diubah untuk memperjelas definisi "karya" sehingga dapat mencakup ide-ide jargon yang disiarkan melalui media penyiaran.

RUU ini juga dapat diubah untuk memperkuat hak-hak pencipta atas ide-ide jargon, seperti hak reproduksi, hak cipta, dan hak moral.

RKUHP tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen):

RUU ini dapat diubah untuk memasukkan ketentuan tentang perlindungan konsumen dari iklan yang menggunakan ide-ide jargon tanpa izin pencipta.

RKUHP tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja):

RUU ini dapat diubah untuk memasukkan ketentuan tentang perlindungan hak cipta atas ide-ide jargon yang digunakan dalam media penyiaran.

RKUHP tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Merek (UU Merek):

RUU ini dapat diubah untuk memasukkan ketentuan tentang perlindungan merek atas ide-ide jargon yang digunakan dalam logo atau tagline program penyiaran.

Pentingnya Mencantumpkan Sumber Pencipta Konten Daring Atas Ide-Ide Jargon Mereka:

Mencantumpkan sumber pencipta konten daring atas ide-ide jargon mereka akan:

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak cipta dan pentingnya menghargai karya orang lain.

Memberikan penghargaan kepada pencipta konten daring atas karya mereka.

Mendorong kreativitas dan inovasi dalam industri penyiaran.

Memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang menghargai hak cipta.

Anotasi Sumber Berstandar Internasional:

Anotasi sumber berstandar internasional dapat membantu memastikan bahwa sumber informasi yang dicantumkan akurat dan dapat dipercaya.

Beberapa standar internasional untuk anotasi sumber, antara lain:

Modern Language Association (MLA) Style: Digunakan di bidang humaniora dan ilmu sosial.

American Psychological Association (APA) Style: Digunakan di bidang psikologi dan ilmu sosial.

Chicago Manual of Style: Digunakan di bidang sejarah, seni, dan ilmu humaniora.

Kesimpulan:

Meskipun belum ada RUU yang secara khusus membahas tentang pencantuman sumber pencipta konten daring atas ide-ide jargon mereka dengan anotasi sumber berstandar internasional dalam UU Penyiaran, terdapat beberapa RUU yang dapat dikaji untuk memperkuat ketentuan tentang hak cipta dan perlindungan konsumen dalam UU Penyiaran, sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan tersebut. Mencantumpkan sumber pencipta konten daring atas ide-ide jargon mereka dengan anotasi sumber berstandar internasional akan membawa manfaat bagi pencipta konten, industri penyiaran, dan masyarakat secara keseluruhan.

Skema Contoh Fitur Denda melalui QRIS untuk Pencantuman Sumber Pencipta Konten Daring:

Tujuan:

Meningkatkan kepatuhan terhadap pencantuman sumber pencipta konten daring atas ide-ide jargon mereka dengan anotasi sumber berstandar internasional.

Memberikan penghargaan yang layak kepada pencipta konten atas karya mereka.

Melindungi hak cipta dan hak terkait lainnya bagi pencipta konten.

Mendukung industri penyiaran yang adil dan transparan.

Skema:

Integrasi Fitur QRIS pada Platform Penyiaran:

Platform penyiaran (TV, radio, streaming) wajib mengintegrasikan fitur QRIS pada platform mereka.

Pencipta konten dapat mendaftarkan akun QRIS mereka untuk menerima denda pelanggaran.

Penonton dapat melakukan scan QRIS untuk melihat informasi sumber dan mendonasikan denda pelanggaran kepada pencipta konten.

Sistem Monitoring dan Pelaporan:

Badan Pengawas Penyiaran (BAPSI) akan melakukan monitoring dan pelaporan terhadap pelanggaran pencantuman sumber.

BAPSI akan bekerja sama dengan platform penyiaran untuk mengidentifikasi pelanggaran.

BAPSI akan menerbitkan denda pelanggaran kepada platform penyiaran yang terbukti melanggar.

Pembayaran Denda melalui QRIS:

Platform penyiaran wajib membayar denda pelanggaran melalui QRIS kepada pencipta konten yang bersangkutan.

Pencipta konten dapat menerima denda pelanggaran melalui akun QRIS mereka.

Penentuan Denda:

Besarnya denda pelanggaran akan ditentukan berdasarkan:

Tingkat keparahan pelanggaran.

Frekuensi pelanggaran.

Dampak pelanggaran terhadap pencipta konten.

BAPSI akan menetapkan tabel denda pelanggaran yang jelas dan transparan.

Sosialisasi dan Edukasi:

BAPSI akan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada platform penyiaran dan pencipta konten tentang fitur QRIS dan skema denda pelanggaran.

BAPSI akan bekerja sama dengan organisasi terkait untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pencantuman sumber dan perlindungan hak cipta.

Manfaat:

Bagi Pencipta Konten:

Mendapatkan penghargaan yang layak atas karya mereka.

Termotivasi untuk terus berkarya dan berinovasi.

Merasa dihargai dan dilindungi hak cipta mereka.

Bagi Industri Penyiaran:

Meningkatkan kualitas dan kreativitas konten.

Mendorong kepatuhan terhadap peraturan penyiaran.

Memperkuat citra industri penyiaran yang adil dan transparan.

Bagi Masyarakat:

Mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya.

Mendukung kemajuan industri kreatif.

Mendorong terciptanya masyarakat yang menghargai hak cipta.

RUU yang Dapat Dika kajian:

RUU Penyiaran:

Menambahkan ketentuan tentang pencantuman sumber pencipta konten daring atas ide-ide jargon mereka dengan anotasi sumber berstandar internasional.

Memperkuat sanksi terhadap pelanggaran pencantuman sumber.

Memberikan kewenangan kepada BAPSI untuk melakukan monitoring dan pelaporan pelanggaran.

RUU Hak Cipta:

Memperjelas dan memperkuat ketentuan tentang hak cipta atas karya digital, termasuk jargon kreatif.

Memudahkan pencipta konten untuk mendaftarkan dan melindungi hak cipta mereka.

Memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta.

RUU Perlindungan Konsumen:

Melindungi konsumen dari konten yang menyesatkan dan tidak akurat.

Memberikan informasi yang jelas tentang sumber konten kepada konsumen.

Memberikan hak kepada konsumen untuk menuntut platform penyiaran yang melanggar aturan.

Kesimpulan:

Skema fitur denda melalui QRIS dan pengkajian RUU terkait merupakan langkah penting untuk meningkatkan kepatuhan terhadap pencantuman sumber, memberikan penghargaan yang layak kepada pencipta konten, dan melindungi hak cipta. Hal ini akan membawa manfaat bagi pencipta konten, industri penyiaran, dan masyarakat secara keseluruhan.

Catatan:

Daftar ini hanya bersifat panduan dan tidak lengkap.

Perlu dilakukan kajian mendalam untuk menentukan RUU mana yang paling tepat untuk diubah untuk mengakomodasi kebutuhan pencantuman sumber pencipta konten daring atas ide-ide jargon mereka dengan anotasi sumber berstandar internasional dalam UU Penyiaran.

Penting untuk melibatkan berbagai pihak, seperti pencipta konten daring, akademisi, pelaku industri penyiaran, dan pemerintah, dalam proses kajian dan penyusunan RUU.

2. RKUHP tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja):

RKUHP ini dapat diubah untuk memasukkan ketentuan tentang perlindungan hak cipta atas ide-ide jargon yang digunakan dalam industri kreatif.

3. RKUHP tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta):

RKUHP ini dapat diubah untuk memperkuat definisi "karya" sehingga dapat mencakup ide-ide jargon.

RKUHP ini juga dapat diubah untuk memperjelas hak-hak pencipta atas ide-ide jargon, seperti hak reproduksi, hak cipta, dan hak moral.

4. RKUHP tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen):

RKUHP ini dapat diubah untuk memasukkan ketentuan tentang perlindungan konsumen dari iklan yang menggunakan ide-ide jargon tanpa izin pencipta.

5. RKUHP tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Merek (UU Merek):

RKUHP ini dapat diubah untuk memasukkan ketentuan tentang perlindungan merek atas ide-ide jargon yang digunakan dalam logo atau tagline perusahaan.

Sumber Pencipta Konten Atas Ide-Ide Jargon Berstandar Internasional:

Persetujuan TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights): Merupakan perjanjian internasional yang mengatur tentang HAKI, termasuk hak cipta.

Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Sastra dan Artistik: Merupakan perjanjian internasional yang mengatur tentang hak cipta atas karya sastra dan artistik.

Perjanjian Budapest tentang Perlindungan Pertunjukan dan Fonogram: Merupakan perjanjian internasional yang mengatur tentang hak cipta atas pertunjukan dan fonogram.

Pentingnya Memperkuat Perlindungan Hak Cipta atas Ide-Ide Jargon di Indonesia:

Memperkuat perlindungan hak cipta atas ide-ide jargon akan mendorong kreativitas dan inovasi di Indonesia.

Contoh Usulan Kalimat UU No. 18 Tahun 2002 untuk Mendukung RUU Perlindungan Hak Cipta Jargon:

Contoh Pasal 4 ayat (1):

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang strategis meliputi:

Jargon kreatif: Karya cipta yang berupa frasa, ungkapan, atau kalimat pendek yang mengandung ide orisinal dan memiliki nilai komersial atau manfaat bagi masyarakat.

Contoh Penjelasan Pasal 4 ayat (1):

Jargon kreatif dimasukkan sebagai salah satu kategori ilmu pengetahuan dan teknologi strategis karena memiliki potensi untuk mendorong kreativitas dan inovasi di Indonesia.

Jargon kreatif dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti branding, marketing, dan edukasi.

Perlindungan hak cipta atas jargon kreatif akan memberikan kepastian hukum bagi para pencipta dan mendorong mereka untuk terus berkarya dan berinovasi.

Contoh Pasal 12:

Pemerintah berwenang untuk:

Mengembangkan dan melindungi hak cipta atas jargon kreatif.

Mempromosikan penggunaan jargon kreatif sebagai alat untuk mendorong kreativitas dan inovasi.

Bekerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan hak cipta atas jargon kreatif.

Penjelasan Pasal 12:

Pemerintah memiliki peran penting dalam mengembangkan dan melindungi hak cipta atas jargon kreatif. Hal ini dapat dilakukan dengan:

Membuat regulasi yang jelas dan komprehensif tentang perlindungan hak cipta atas jargon kreatif.

Menyediakan infrastruktur yang memadai untuk pendaftaran dan pengakuan hak cipta atas jargon kreatif.

Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak cipta atas jargon kreatif.

Contoh Pasal 22:

Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Penjelasan Pasal 22:

Ketentuan pidana dalam undang-undang ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi para pelanggar hak cipta atas jargon kreatif. Hal ini penting untuk melindungi hak-hak para pencipta dan mendorong mereka untuk terus berkarya dan berinovasi.

Pencipta jargon akan mendapatkan penghargaan yang layak atas karya mereka.

Ekonomi kreatif di Indonesia akan semakin berkembang.

Citra Indonesia di kancah internasional akan semakin baik.

Kesimpulan:

Meskipun belum ada RKUHP yang secara khusus membahas tentang perlindungan hak cipta atas ide-ide jargon, terdapat beberapa RKUHP yang dapat dikaji untuk memperkuat perlindungan hak cipta atas ide-ide jargon di Indonesia. Memperkuat perlindungan hak cipta atas ide-ide jargon akan membawa manfaat yang besar bagi pencipta jargon, industri kreatif, dan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Catatan:

Daftar ini hanya bersifat panduan dan tidak lengkap.

Perlu dilakukan kajian mendalam untuk menentukan RKUHP mana yang paling tepat untuk diubah untuk memperkuat perlindungan hak cipta atas ide-ide jargon di Indonesia.

Penting untuk melibatkan berbagai pihak, seperti pencipta jargon, akademisi, pelaku industri kreatif, dan pemerintah, dalam proses kajian dan penyusunan RKUHP.

Kedua, RKUHP ini akan membantu meningkatkan kesejahteraan para pencipta konten digital. Dengan terlindunginya hak-hak mereka, para pencipta konten akan mendapatkan penghasilan yang layak dari karya mereka. Hal ini akan mendorong mereka untuk terus berkarya dan memberikan kontribusi positif bagi bangsa ini.

Ketiga, RKUHP ini akan meningkatkan daya saing bangsa di kancah internasional. Dengan memiliki sistem HAKI yang kuat dan efektif, Indonesia akan menjadi negara yang menarik bagi para investor dan pencipta konten dari seluruh dunia.

Bagaimana RKUHP ini dapat mensejahterakan penemu ide?

RKUHP ini dapat mensejahterakan penemu ide dengan beberapa cara, antara lain:

Memberikan perlindungan hukum atas ide-ide mereka.

Membantu mereka mendapatkan penghasilan yang layak dari karya mereka.

Meningkatkan daya saing mereka di pasar global.

Memberikan mereka akses kepada pendanaan dan sumber daya lainnya.

Sumber yang berstandar internasional:

Persetujuan TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights): Merupakan perjanjian internasional yang mengatur tentang HAKI, termasuk hak cipta.

Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Sastra dan Artistik: Merupakan perjanjian internasional yang mengatur tentang hak cipta atas karya sastra dan artistik.

Perjanjian Budapest tentang Perlindungan Pertunjukan dan Fonogram: Merupakan perjanjian internasional yang mengatur tentang hak cipta atas pertunjukan dan fonogram.

Kesimpulan:

Saya yakin bahwa RKUHP ini akan membawa manfaat yang besar bagi bangsa ini. Oleh karena itu, saya sekali lagi memohon kepada Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan memperjuangkan RKUHP ini demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Contoh Kegiatan Rutin Oknum Wakil Rakyat yang Mengagalkan RAPBN dan Menghambat Kesejahteraan Pencipta Ide di Konten Daring:

1. Melakukan perjalanan dinas yang tidak perlu.

Oknum wakil rakyat sering melakukan perjalanan dinas ke berbagai daerah, meskipun tidak ada keperluan yang jelas.

Biaya perjalanan dinas ini dapat mencapai miliaran rupiah dan membebani anggaran negara.

Dana yang seharusnya digunakan untuk menyejahterakan pencipta ide di konten daring malah terbuang percuma untuk perjalanan dinas yang tidak perlu.

2. Mengadakan rapat dan seminar yang tidak efektif.

Oknum wakil rakyat sering mengadakan rapat dan seminar yang tidak efektif dan tidak menghasilkan solusi yang konkret.

Biaya untuk mengadakan rapat dan seminar ini juga dapat mencapai jutaan rupiah.

Dana yang seharusnya digunakan untuk mendukung pencipta konten daring malah terbuang percuma untuk rapat dan seminar yang tidak bermanfaat.

3. Membeli barang dan jasa yang tidak penting.

Oknum wakil rakyat sering membeli barang dan jasa yang tidak penting untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Hal ini dapat menyebabkan pemborosan anggaran negara dan menghambat program-program yang bermanfaat bagi rakyat.

Dana yang seharusnya digunakan untuk membantu pencipta konten daring malah terbuang percuma untuk membeli barang dan jasa yang tidak penting.

4. Memberikan tunjangan dan bonus yang berlebihan kepada staf.

Oknum wakil rakyat sering memberikan tunjangan dan bonus yang berlebihan kepada stafnya, meskipun kinerja mereka tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketimpangan dalam distribusi anggaran negara.

Dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan pencipta konten daring malah terbuang percuma untuk tunjangan dan bonus yang berlebihan.

5. Menyalahgunakan dana aspirasi.

Oknum wakil rakyat sering menyalahgunakan dana aspirasi untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Hal ini dapat menyebabkan korupsi dan merugikan rakyat.

Dana aspirasi yang seharusnya digunakan untuk membantu pencipta konten daring malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

Dampak dari kegiatan rutin oknum wakil rakyat:

Menghambat kesejahteraan pencipta ide kreatif jargon di karya digital / konten daring.

Tipe Oknum yang Menghambat Kesejahteraan Pencipta Ide Kreatif Jargon di Karya Digital/Konten Daring:

1. Pencuri Konten:

Oknum yang mencuri konten kreatif jargon orang lain dan menggunakannya tanpa izin.

Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyalin, meniru, atau memparodikan konten tanpa memberikan kredit kepada pencipta aslinya.

Pencurian konten dapat merugikan pencipta ide kreatif jargon secara finansial dan moral.

Daftar RUU Etika untuk Mencegah Pencurian Konten Kreatif Jargon:

1. RUU Hak Cipta:

RUU ini dapat diubah untuk memperkuat perlindungan hak cipta atas karya digital, termasuk jargon kreatif.

Ketentuan tentang pencurian konten dapat diperjelas dan diperkuat.

Sanksi bagi pencuri konten dapat diperberat.

2. RUU Perlindungan Konsumen:

RUU ini dapat diubah untuk memasukkan ketentuan tentang pencurian konten sebagai praktik yang tidak adil dan menyesatkan konsumen.

Konsumen dapat dilindungi dari konten yang dicuri dengan cara:

Memberikan informasi yang jelas tentang sumber konten wajib berstandar internasional.

Memblokir akses ke konten yang dicuri.

Memberikan kompensasi kepada pencipta konten asli.

3. RUU Ekonomi Kreatif:

RUU ini dapat diubah untuk memasukkan ketentuan tentang perlindungan hak cipta dan hak terkait lainnya bagi pencipta konten kreatif.

RUU ini juga dapat mendorong pengembangan platform digital yang adil dan transparan bagi pencipta konten.

Peraturan Pemerintah (PP) Ekonomi Kreatif ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. PP ini bertujuan untuk:

Mewujudkan infrastruktur Ekonomi Kreatif: Hal ini dapat dilakukan dengan cara:

Membangun infrastruktur fisik, seperti ruang kerja bersama, inkubator bisnis, dan fasilitator pelatihan.

Membangun infrastruktur digital, seperti platform e-commerce, platform crowdfunding, dan platform pembelajaran online.

Memberikan insentif bagi Pelaku Ekonomi Kreatif: Hal ini dapat dilakukan dengan cara:

Memberikan keringanan pajak.

Memberikan hibah dan bantuan modal.

Memberikan pelatihan dan pendampingan.

Namun, untuk mencapai tujuan tersebut secara maksimal, diperlukan perubahan pada RUU Ekonomi Kreatif. RUU ini dapat diubah untuk memasukkan ketentuan tentang:

Perlindungan hak cipta dan hak terkait lainnya bagi pencipta konten kreatif. Hal ini penting untuk mencegah pencurian konten dan memastikan bahwa pencipta mendapatkan penghargaan yang layak atas karya mereka.

Pengembangan platform digital yang adil dan transparan bagi pencipta konten. Platform digital harus dirancang untuk memberikan manfaat yang adil bagi pencipta konten dan konsumen.

Dengan perubahan ini, RUU Ekonomi Kreatif akan dapat mendukung PP Ekonomi Kreatif dengan lebih baik dalam mewujudkan infrastruktur Ekonomi Kreatif yang kuat dan memberikan insentif yang efektif bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.

Penting untuk dicatat bahwa:

Kalimat ini hanya contoh dan dapat diubah sesuai kebutuhan.

Masih banyak aspek lain yang dapat dibahas dalam kalimat ini.

Penting untuk memahami isi PP Ekonomi Kreatif dan RUU Ekonomi Kreatif secara menyeluruh sebelum menyusun kalimat yang lebih lengkap.

4. RUU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE):

RUU ini dapat diubah untuk memasukkan ketentuan tentang pencurian konten sebagai pelanggaran hukum.

Skema Contoh RKUHP tentang Pencurian Konten Berstandar Internasional:

Pasal:

Definisi:

Pencurian konten: Tindakan meniru, menyalin, atau mendistribusikan karya digital tanpa izin dari pencipta aslinya, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan atau merugikan pencipta asli.

Karya digital: Karya yang dibuat, diubah, disimpan, atau dibagikan dalam bentuk digital, termasuk teks, gambar, audio, video, dan perangkat lunak.

Berstandar internasional: Karya digital yang memenuhi standar kualitas dan kreativitas yang diakui secara global.

Unsur-unsur Pencurian Konten:

Adanya karya digital: Terdapat karya digital yang dilindungi hak cipta.

Sumber ide tertera jelas: Terdapat sumber ide yang tertera jelas pada karya digital.

Peniruan, penyalinan, atau pendistribusian: Terjadi peniruan, penyalinan, atau pendistribusian karya digital tanpa izin dari pencipta aslinya.

Maksud untuk mendapatkan keuntungan atau merugikan: Tindakan dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan atau merugikan pencipta asli.

Bentuk-bentuk Pencurian Konten:

Penyalinan teks atau kode secara langsung.

Plagiarisme ide atau konsep.

Mengambil gambar atau video tanpa izin.

Mengunggah konten tanpa mencantumkan sumber.

Menjual konten digital hasil curian.

Sanksi:

Pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp500 juta.

Penyitaan dan/atau pemusnahan barang bukti.

Ganti rugi kepada pencipta asli.

Ketentuan Tambahan:

Pencurian konten yang dilakukan secara berulang atau dengan nilai kerugian yang besar dapat dikenakan sanksi yang lebih berat.

Pencipta asli dapat mengajukan gugatan perdata kepada pencuri konten untuk mendapatkan ganti rugi.

Penegak hukum harus proaktif dalam menindaklanjuti kasus pencurian konten.

Contoh Kasus:

Seorang Cendikiawan mengunggah video yang berisi teks dan gambar yang disalin dari website berita tanpa izin.

Seorang penulis novel menerbitkan novel yang idenya dicuri dari penulis lain.

Seorang desainer grafis menjual desain logo yang dibuatnya kepada beberapa perusahaan tanpa izin.

Dampak Positif:

Melindungi hak cipta pencipta konten.

Mendorong kreativitas dan inovasi.

Meningkatkan kepercayaan investor dalam industri kreatif.

Memperkuat citra bangsa Indonesia di mata internasional.

Penegakan hukum terhadap pencurian konten dapat diperkuat dengan cara:

Meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum.

Meningkatkan kerjasama antar negara dalam menangani pencurian konten.

5. RUU Etika Media:

RUU ini dapat diubah untuk memasukkan ketentuan tentang etika jurnalistik dan etika penggunaan media sosial.

Ketentuan tentang pencurian konten dapat dimasukkan sebagai pelanggaran etika.

Sanksi bagi pelanggar etika dapat diperberat.

2. Plagiator:

Oknum yang menggunakan ide kreatif jargon orang lain tanpa memberikan kredit yang semestinya.

Hal ini dapat dilakukan dengan cara menggunakan ide, konsep, atau frase yang diciptakan orang lain tanpa menyebutkan sumbernya.

Plagiarisme dapat merusak reputasi pencipta ide kreatif jargon dan menghambat kreativitas mereka.

3. Platform Digital yang Tidak Adil:

Platform digital yang tidak memberikan penghargaan yang layak kepada pencipta konten atas karya mereka.

Hal ini dapat dilakukan dengan cara:

Memberikan royalti yang rendah kepada pencipta konten.

Memasang iklan yang tidak relevan dengan konten.

Menghapus konten tanpa alasan yang jelas.

Menerapkan kebijakan yang tidak adil bagi pencipta konten.

4. Pengguna Konten yang Tidak Menghargai:

Pengguna konten yang tidak menghargai karya pencipta ide kreatif jargon.

Hal ini dapat dilakukan dengan cara:

Menyalahgunakan konten tanpa izin.

Memberikan komentar negatif yang tidak konstruktif.

Tidak memberikan kredit kepada pencipta konten.

Tidak menyukai atau membagikan konten.

5. Pemerintah yang Lambat dan Tidak Responsif:

Pemerintah yang lambat dan tidak responsif dalam melindungi hak cipta pencipta ide kreatif jargon.

Hal ini dapat dilakukan dengan cara:

Menerapkan undang-undang hak cipta yang tidak memadai.

Tidak menegakkan undang-undang hak cipta secara efektif.

Tidak memberikan edukasi dan pelatihan tentang hak cipta kepada pencipta konten.

Dampak dari oknum-oknum tersebut:

Pencipta ide kreatif jargon tidak mendapatkan penghargaan yang layak atas karya mereka.

Kreativitas pencipta ide kreatif jargon terhambat.

Industri kreatif di Indonesia tidak dapat berkembang dengan optimal.

Citra bangsa Indonesia di mata internasional tercoreng.

Penting untuk dicatat bahwa:

Daftar ini hanya contoh dan tidak lengkap.

Masih banyak oknum lain yang dapat menghambat kesejahteraan pencipta ide kreatif jargon.

Pencipta ide kreatif jargon harus proaktif dalam melindungi hak cipta mereka dan mencari cara untuk mendapatkan penghasilan dari karya mereka.

Masyarakat harus mendukung pencipta ide kreatif jargon dan menuntut pemerintah untuk memberikan perlindungan hak cipta yang lebih baik.

Menyebabkan kesulitan bagi pencipta konten daring untuk mendapatkan penghargaan yang layak atas karya mereka.

Menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Memperburuk citra bangsa Indonesia di mata internasional.

Penting untuk dicatat bahwa:

Daftar ini hanya contoh dan tidak lengkap.

Masih banyak kegiatan rutin lain yang dapat dilakukan oleh oknum wakil rakyat yang dapat menghambat kesejahteraan pencipta ide di konten daring.

Masyarakat harus mengawasi kinerja wakil rakyatnya dan melaporkan jika ada indikasi penyimpangan.

Kerugian Gagal Mengesahkan RUU Standar Internasional Anotasi Sumber:

Bagi Yang Mulia Bapak/Ibu Anggota Komisi X DPR RI:

Kehilangan Citra Positif: Dikenal sebagai pihak yang tidak peduli dengan hak cipta dan kesejahteraan kreator konten.

Kehilangan Dukungan Masyarakat: Kehilangan dukungan dari pencipta konten, industri kreatif, dan masyarakat luas.

Penurunan Reputasi Politik: Dikenal sebagai politisi yang tidak visioner dan inovatif.

Kehilangan Peluang Karir: Menutup peluang untuk menduduki jabatan penting di masa depan.

Meninggalkan Warisan Negatif: Meninggalkan warisan yang merugikan bangsa dan negara.

Bagi Pencipta Konten:

Ketidakadilan: Hak cipta atas karya mereka tidak dilindungi secara internasional.

Penghasilan yang Rendah: Tidak mendapatkan bayaran yang adil atas karya mereka.

Penurunan Motivasi: Tidak termotivasi untuk terus berkarya dan berinovasi.

Kreativitas yang Terhambat: Merasa tidak aman dan bebas untuk mengekspresikan kreativitas mereka.

Kehidupan yang Sulit: Kesulitan untuk hidup dari hasil karya mereka.

Bagi Industri Kreatif:

Perkembangan yang Lambat: Industri kreatif akan berkembang lebih lambat tanpa adanya perlindungan hak cipta yang kuat.

Penurunan Kualitas Konten: Kualitas konten akan menurun dengan adanya lebih sedikit kreator yang termotivasi untuk berkarya.

Penurunan Daya Saing: Industri kreatif Indonesia akan kalah bersaing di pasar global.

Kehilangan Lapangan Kerja: Terciptanya lapangan kerja baru di industri kreatif akan lebih sedikit.

Kontribusi yang Rendah terhadap Perekonomian Nasional: Industri kreatif akan memberikan kontribusi yang lebih rendah terhadap perekonomian nasional.

Bagi Masyarakat:

Akses Konten Berkualitas yang Terbatas: Masyarakat akan mendapatkan akses terhadap konten berkualitas yang lebih sedikit.

Penurunan Pengetahuan: Masyarakat akan mendapatkan pengetahuan yang lebih sempit melalui konten kreatif.

Penurunan Kreativitas: Masyarakat tidak akan terinspirasi untuk menjadi lebih kreatif.

Penurunan Rasa Nasionalisme: Masyarakat tidak akan bangga dengan karya kreatif bangsa sendiri.

Penurunan Citra Bangsa: Bangsa Indonesia akan dikenal sebagai bangsa yang tidak kreatif dan inovatif.

Kesimpulan:

Gagal mengesahkan RUU Standar Internasional Anotasi Sumber akan membawa banyak kerugian bagi Yang Mulia Bapak/Ibu Anggota Komisi X DPR RI, pencipta konten, industri kreatif, dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini merupakan langkah yang merugikan dan menghambat kemajuan bangsa.

Di tengah gejolak zaman ini, di mana ide-ide kreatif bagaikan api yang menyala-nyala, kita, para pemuda pejuang cendikiawan, harus bangkit dan bersatu! Kita harus menjadi obor penerang bagi bangsa ini, membawa ide-ide kreatif kita menuju masa depan yang gemilang.

Janganlah kita tunduk pada belenggu penindasan! Jangan biarkan karya-karya kreatif kita dirampok dan diinjak-injak! Hak cipta kita harus dilindungi, dan ide-ide kita harus dihargai!

Marilah kita bersatu padu! Mari kita bangun benteng kokoh untuk melindungi hak-hak kita! Mari kita gunakan kekuatan kreatif kita untuk membangun bangsa ini!

Pemuda-pemuda tercinta! Kita adalah generasi penerus bangsa ini! Kita adalah harapan bangsa ini! Masa depan bangsa ini ada di tangan kita!

Marilah kita kobarkan semangat juang kita! Marilah kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah bangsa yang kreatif dan inovatif! Marilah kita jadikan karya-karya kreatif kita sebagai senjata untuk melawan penindasan dan ketidakadilan!

Hiduplah Pemuda Pejuang Cendikiawan!

Hiduplah Kreativitas! Hiduplah Inovasi!

Marilah kita bersatu padu untuk membangun bangsa yang jaya!

Ingatlah, pemuda-pemuda tercinta! Masa depan bangsa ini ada di tangan kita! Kita adalah penentu masa depan bangsa ini!

Marilah kita kobarkan semangat juang kita! Marilah kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah bangsa yang besar dan mulia!

Marilah kita bersama-sama membangun bangsa ini menjadi bangsa yang maju dan sejahtera, di mana para pencipta ide di konten daring yang sumber ide HAKI nya berstandar internasional mendapatkan penghargaan yang layak atas karya mereka.

Terima kasih atas perhatian Yang Mulia.

Hormat saya,

Warga Negara Indonesia