Aspirasi minimnya perubahan yang dapat dirasakan terhadap praktik judi slot dan judi kartu dengan taruhan uang hingga 500 ribu rupiah semakin mudah ditemukan

 

Aspirasi minimnya perubahan yang dapat dirasakan terhadap praktik judi slot dan judi kartu dengan taruhan uang hingga 500 ribu rupiah semakin mudah ditemukan

Kepada Yth. Anggota DPR RI,

Dengan hormat,

Perkenankanlah saya, sebagai warga negara Indonesia yang taat dan peduli terhadap keberlangsungan moral dan keadilan sosial di negeri ini, menyampaikan aspirasi yang mendalam terkait dengan penanganan maraknya praktik judi di berbagai daerah di tanah air kita. Fenomena ini bukan hanya meresahkan, namun juga secara nyata mengikis nilai-nilai kebaikan dan kebersamaan dalam masyarakat.

Sebelumnya, saya telah mencoba untuk mengajukan aspirasi ini ke tingkat provinsi, dengan harapan dapat terdapat penanganan yang lebih konkret dan terukur. Namun, dengan berat hati saya harus menyampaikan bahwa pelaksanaan eksekusi dari aspirasi tersebut berjalan sangat lesu, terkendala oleh berbagai faktor termasuk keterbatasan anggaran. Situasi ini meninggalkan luka yang mendalam di hati saya, seiring dengan kekecewaan atas minimnya perubahan yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

belakangan ini, judi slot dan judi kartu dengan taruhan uang hingga 500 ribu rupiah semakin mudah ditemukan. hal ini tentu meresahkan masyarakat, terutama bagi kami yang ingin menjaga kondusifitas dan keamanan kampung.

Penyebab praktik judi slot dan judi kartu dengan taruhan uang hingga 500 ribu rupiah semakin mudah ditemukan, bahkan hingga memotivasi anggota DPR RI untuk mengambil langkah pemberantasan, dapat dijelaskan melalui beberapa faktor berikut:

Perkembangan Teknologi: Akses internet yang semakin mudah dan penyebaran teknologi digital memungkinkan judi online, termasuk judi slot dan kartu, menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat luas, termasuk kalangan muda.

Lemahnya Pengawasan: Kurangnya pengawasan efektif dari pemerintah dan instansi terkait terhadap praktik judi online dan offline mengakibatkan praktik ini semakin marak dan sulit dikendalikan.

Kurangnya Kesadaran Hukum: Banyak masyarakat yang tidak menyadari sepenuhnya tentang dampak negatif judi atau menganggap judi sebagai cara cepat untuk mendapatkan uang, sehingga praktik ini terus bertambah peserta.

Kesenjangan Ekonomi: Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama maraknya judi. Banyak orang yang mencari jalan pintas untuk memperbaiki kondisi keuangan mereka melalui judi.

Jaringan Sindikat Judi: Keberadaan sindikat judi yang terorganisir dengan baik dan menggunakan teknologi canggih membuat mereka sulit ditangkap dan dibubarkan oleh aparat penegak hukum.

Korupsi dan Kolusi: Adanya dugaan keterlibatan oknum aparat hukum dan pejabat pemerintahan dalam jaringan judi juga menjadi salah satu faktor yang membuat praktik judi sulit diberantas.

Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran, personel, maupun teknologi, membuat penegakan hukum terhadap praktik judi menjadi tidak maksimal.

Pemanfaatan Media Sosial: Media sosial dan platform online lainnya digunakan untuk mempromosikan judi, memudahkan transaksi, dan menggaet pemain baru, sehingga memperluas jangkauan praktik judi.

Hukuman yang Tidak Berdampak: Hukuman atau sanksi yang diberikan kepada pelaku judi atau penyelenggara judi yang tidak memberikan efek jera juga menjadi salah satu penyebab praktik judi terus berlanjut.

Kurangnya Alternatif Hiburan: Kurangnya akses ke hiburan yang sehat dan terjangkau membuat sebagian orang memilih judi sebagai bentuk hiburan, meskipun berisiko.

Penyebab-penyebab ini mencerminkan kompleksitas masalah judi di Indonesia, yang memerlukan pendekatan komprehensif dan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai lembaga terkait untuk mengatasinya. Langkah-langkah pemberantasan yang dilakukan oleh anggota DPR RI dan stakeholder terkait harus menyasar pada akar masalah serta dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.

keunggulan qris dibandingkan uang tunai dalam penanganan judi slot dan judi kartu:

1. transaksi terlacak:

setiap transaksi qris tercatat secara digital, sehingga memudahkan pelacakan aliran dana dan identifikasi pemain judi. hal ini membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menindak jaringan judi.

2. meminimalisir pencucian uang:

transaksi qris menggunakan identitas resmi pengguna, sehingga mempersulit upaya pencucian uang melalui judi.

3. memudahkan penyitaan aset:

aset digital yang terkait dengan transaksi judi melalui qris dapat disita dengan mudah oleh aparat penegak hukum.

4. meminimalisir kejahatan:

penggunaan qris dapat membantu meminimalisir tindak kriminalitas yang terkait dengan judi, seperti pencurian dan perampokan.

5. meningkatkan transparansi:

transaksi qris transparan dan dapat diaudit, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat.

6. mempermudah pembayaran denda:

pembayaran denda dan sanksi atas pelanggaran judi dapat dilakukan dengan mudah dan cepat melalui qris.

7. memudahkan pemantauan:

pemerintah dapat memantau transaksi qris untuk melacak dan mencegah praktik judi.

8. mengurangi peredaran uang tunai:

penggunaan qris dapat membantu mengurangi peredaran uang tunai, yang dapat mempermudah penindakkan judi.

9. meningkatkan efisiensi:

penggunaan qris lebih efisien dan praktis dibandingkan uang tunai, baik bagi pemain judi maupun aparat penegak hukum.

10. mendukung digitalisasi:

penggunaan qris mendukung upaya pemerintah dalam mendorong digitalisasi ekonomi.

kesimpulan:

penggunaan qris dapat menjadi solusi yang efektif dalam membantu aparat penegak hukum menangani judi slot dan judi kartu. qris menawarkan berbagai keuntungan dibandingkan uang tunai, seperti transaksi terlacak, meminimalisir pencucian uang, dan meningkatkan transparansi.

penerapan qris sebagai standar pembayaran dalam kegiatan judi dapat membantu:

meminimalisir praktik judi.

meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

mendorong terciptanya lingkungan yang kondusif dan aman.

mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat harus bekerja sama untuk:

mendorong penggunaan qris dalam semua transaksi, termasuk judi.

melakukan sosialisasi dan edukasi tentang penggunaan qris.

menindak tegas pelanggaran judi yang menggunakan qris.

dengan kerjasama dan komitmen bersama, diharapkan judi dapat diberantas di kolaka timur dan terciptanya masyarakat yang lebih sejahtera.

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, saya mengarahkan pandangan dan harapan kepada Bapak/Ibu di DPR RI, sebagai wakil rakyat yang memiliki kapasitas dan wewenang lebih luas, untuk dapat memberikan perhatian serta solusi konkret atas permasalahan ini. Saya percaya, melalui kerja sama dan komitmen bersama, kita dapat menciptakan strategi dan kebijakan yang efektif untuk memberantas praktik judi yang merajalela dan mengembalikan keharmonisan serta nilai-nilai luhur bangsa.

Saya menyadari bahwa tantangan ini tidak mudah, namun keyakinan saya tidak pernah pudar bahwa bersama kita bisa mengatasi masalah ini. Saya berharap, aspirasi ini dapat menjadi titik awal bagi langkah nyata yang akan kita tempuh bersama dalam memerangi judi dan segala bentuk kejahatan sosial lainnya.

sebagai warga negara yang taat hukum, saya ingin mengetahui kejelasan pasal terkait judi di sulawesi tenggara. saya memahami bahwa judi merupakan kegiatan ilegal di indonesia berdasarkan undang-undang yang berlaku di tingkat pusat.

penyebab kejelasan pasal terkait judi harus dikembangkan oleh dewan perwakilan rakyat:

1. perbedaan budaya dan adat:

sulawesi tenggara memiliki beragam budaya dan adat istiadat. di beberapa daerah, judi mungkin dianggap sebagai bagian dari tradisi atau ritual adat. hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan perbedaan interpretasi terhadap aturan dan hukum yang berlaku.

2. ketidakjelasan aturan dan hukum:

peraturan daerah (perda) yang mengatur tentang judi mungkin masih belum jelas dan tegas. hal ini dapat menyebabkan celah hukum yang memungkinkan praktik judi togel, slot, dan kartu terus berlangsung.

Untuk mengurangi inflasi tinggi dalam penanganan ketidakjelasan aturan dan hukum terkait praktik judi, yang diakibatkan oleh Peraturan Daerah (Perda) yang mungkin masih belum jelas dan tegas, anggota DPR RI perlu mengambil langkah-langkah berikut:

Penyempurnaan Perda tentang Judi: Mengusulkan revisi atau penyempurnaan Perda yang berkaitan dengan judi untuk memastikan bahwa aturan dan hukum terkait judi didefinisikan dengan jelas dan tegas, sehingga tidak ada celah hukum yang bisa dimanfaatkan.

Penguatan Koordinasi Antar Daerah: Mendorong penguatan koordinasi antar pemerintah daerah dalam menangani praktik judi, untuk memastikan konsistensi penerapan hukum dan peraturan di seluruh wilayah Indonesia.

Pembentukan Tim Pengawas Perda: Menginisiasi pembentukan tim pengawas Perda yang terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat sipil, dan aparat penegak hukum untuk memonitor dan mengevaluasi penerapan Perda tentang judi secara efektif.

Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum: Mengadvokasi peningkatan kapasitas dan kemampuan aparat penegak hukum di daerah dalam menangani kasus judi, termasuk pelatihan hukum, teknis penyidikan, dan pemanfaatan teknologi.

Edukasi Masyarakat: Mengusulkan program edukasi untuk masyarakat tentang dampak negatif judi dan pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, untuk mengurangi permintaan terhadap praktik judi.

Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: Mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembuatan, pengesahan, dan penerapan Perda, termasuk partisipasi publik dalam proses tersebut.

Integrasi Sistem Informasi: Mengadvokasi pembangunan dan integrasi sistem informasi antar daerah dan instansi terkait untuk memudahkan pertukaran data dan informasi tentang praktik judi, serta memperkuat upaya penindakan.

Kerja Sama Lintas Sektor: Mendorong kerja sama lintas sektor antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan sektor swasta dalam upaya pencegahan dan penanganan judi.

Pengaturan Sanksi yang Lebih Berat: Mengusulkan pengaturan sanksi yang lebih berat dan efektif untuk pelanggaran terkait praktik judi, sebagai upaya memberikan efek jera.

Pembangunan Alternatif Ekonomi: Mendorong pembangunan alternatif ekonomi bagi masyarakat yang mungkin terlibat dalam praktik judi sebagai sumber penghasilan, seperti pelatihan keterampilan dan penciptaan lapangan kerja.

Langkah-langkah ini memerlukan kerjasama yang kuat antara anggota DPR RI, pemerintah daerah, masyarakat, dan semua pihak terkait, untuk memastikan implementasi yang efektif dan berkelanjutan dalam upaya mengurangi praktik judi dan meningkatkan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

3. kurangnya sosialisasi dan edukasi:

masyarakat mungkin belum seluruhnya memahami bahaya judi dan konsekuensi hukumnya. kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat menyebabkan praktik judi terus berlangsung.

Keterlibatan kepala desa dalam praktik judi kartu remi meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban perjudian (seperti Pasal 303 bis Ayat 1 KUHP) dapat disebabkan oleh beberapa alasan, antara lain:

Kurangnya Kesadaran Hukum: Kepala desa mungkin tidak sepenuhnya menyadari konsekuensi hukum dari keterlibatan dalam judi atau meremehkan seriusnya pelanggaran tersebut.

Kurangnya Pengawasan: Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif di tingkat desa mungkin membuat kepala desa merasa dapat lolos dari hukuman.

Tekanan Sosial dan Budaya: Praktik judi mungkin sudah menjadi bagian dari tradisi atau budaya lokal, sehingga kepala desa merasa terdorong untuk ikut serta karena alasan sosial atau untuk menjaga hubungan baik dengan anggota masyarakat.

Masalah Ekonomi: Kepala desa mungkin menghadapi tekanan ekonomi pribadi atau profesional yang mendorongnya untuk mencari penghasilan tambahan melalui cara yang tidak sah, termasuk judi.

Adanya Jaringan Judi: Kepala desa mungkin terlibat dalam jaringan judi yang lebih luas, yang dapat melibatkan pelaku dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk pejabat lokal lainnya.

Kurangnya Alternatif Hiburan: Di beberapa daerah, mungkin terbatasnya akses ke hiburan yang sehat dan legal, membuat judi menjadi salah satu bentuk hiburan yang tersedia.

Rasa Kebal Hukum: Adanya persepsi atau realitas bahwa pejabat lokal memiliki kekebalan tertentu terhadap penegakan hukum dapat mendorong perilaku ilegal, termasuk judi.

Kurangnya Edukasi: Kurangnya program edukasi tentang bahaya dan konsekuensi perjudian bagi pejabat dan masyarakat umum dapat menyebabkan minimnya kesadaran tentang masalah ini.

Korupsi dan Kolusi: Sistem yang korup dan adanya kolusi antara pejabat dengan penegak hukum dapat membuat beberapa kepala desa merasa dapat melakukan judi tanpa risiko.

Kecanduan Judi: Kepala desa, seperti individu lainnya, juga bisa mengalami kecanduan judi, yang membuat sulit untuk berhenti meskipun menyadari risiko hukum.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya penegakan hukum yang lebih ketat dan edukasi yang lebih luas mengenai dampak negatif judi serta peningkatan pengawasan dan akuntabilitas pejabat desa.

Untuk mengatasi masalah keterlibatan anggota Polri dan kepala desa dalam judi kartu remi, serta untuk memperkuat efek jera dari undang-undang yang sudah ada seperti Pasal 303 bis Ayat 1 KUHP tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban perjudian, berikut ini beberapa usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sebaiknya dibuat:

RUU Penyempurnaan Hukuman untuk Pelaku Judi dari Kalangan Pejabat dan Aparat Penegak Hukum: RUU ini bertujuan untuk memberikan hukuman yang lebih berat bagi pejabat publik dan anggota aparat penegak hukum yang terlibat dalam praktik judi, untuk menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap pelanggaran hukum oleh mereka yang seharusnya menjaga hukum.

RUU Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penegakan Hukum Judi: RUU ini dirancang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum terkait judi, termasuk mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap kinerja aparat penegak hukum.

RUU Pencegahan Konflik Kepentingan dalam Penegakan Hukum Judi: RUU ini bertujuan untuk mencegah konflik kepentingan yang mungkin terjadi ketika aparat penegak hukum memiliki hubungan dengan pelaku judi, melalui pengaturan yang lebih ketat tentang deklarasi kepentingan dan rotasi tugas.

RUU Penguatan Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Pengawas Internal Polri: Melalui RUU ini, diusulkan penguatan peran KPK dan lembaga pengawas internal dalam Polri untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang berkaitan dengan judi.

RUU Pemberian Sanksi Administratif dan Pemecatan bagi Aparat Penegak Hukum yang Terlibat Judi: RUU ini mengatur tentang pemberian sanksi administratif yang lebih keras, termasuk pemecatan, bagi anggota Polri dan pejabat publik yang terbukti terlibat dalam judi.

RUU Perlindungan bagi Whistleblower dan Saksi dalam Kasus Judi: RUU ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi whistleblower (pelapor) dan saksi yang memberikan informasi tentang praktik judi yang melibatkan pejabat atau anggota aparat penegak hukum.

RUU Pengembangan Sistem Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat terkait Judi: RUU ini dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan praktik judi, termasuk pengaturan tentang sistem pelaporan yang anonim dan terlindungi.

RUU Peningkatan Edukasi dan Pencegahan Judi: RUU ini mengusulkan program edukasi dan pencegahan yang lebih intensif dan terstruktur untuk mengurangi minat masyarakat, termasuk pejabat dan aparat penegak hukum, dalam terlibat judi.

Pembuatan dan penerapan RUU-RUU tersebut membutuhkan dukungan politik yang kuat dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, untuk memastikan efektivitasnya dalam memerangi praktik judi di kalangan pejabat dan aparat penegak hukum.

4. kurangnya koordinasi dan penegakan hukum:

koordinasi dan penegakan hukum yang lemah antar instansi terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pemerintah daerah, dapat menyebabkan praktik judi sulit diberantas.

Untuk memperkuat koordinasi dan penegakan hukum dalam upaya memberantas praktik judi yang marak di berbagai daerah, berikut ini beberapa langkah strategis yang seharusnya dapat diambil oleh anggota DPR RI:

Mendorong Perumusan Kebijakan Terpadu: Anggota DPR RI dapat menginisiasi pembentukan kebijakan yang mengatur koordinasi terpadu antara instansi terkait seperti kepolisian, kejaksaan, dan pemerintah daerah dalam penanganan kasus judi.

Peningkatan Anggaran untuk Penegakan Hukum: Mengadvokasi peningkatan anggaran yang dialokasikan untuk penegakan hukum terkait praktik judi, termasuk anggaran untuk pelatihan, peralatan, dan sistem informasi.

Mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP): Mengorganisir RDP dengan stakeholder terkait (Kepolisian, Kejaksaan, Pemerintah Daerah, dan masyarakat sipil) untuk membahas masalah kurangnya koordinasi dan mencari solusi bersama.

Mendorong Penguatan Regulasi: Mendorong penyempurnaan undang-undang dan regulasi yang mendukung penegakan hukum yang lebih efektif terhadap praktik judi, termasuk hukuman yang lebih berat untuk pelaku.

Memfasilitasi Pembentukan Satuan Tugas Khusus: Mendorong pembentukan satuan tugas khusus yang melibatkan berbagai instansi untuk meningkatkan efektivitas penindakan terhadap praktik judi.

Penguatan Sistem Pengawasan: Mengusulkan pembangunan sistem pengawasan yang lebih baik, termasuk pemanfaatan teknologi informasi, untuk memonitor aktivitas judi dan memudahkan koordinasi antar instansi.

Edukasi Masyarakat: Menginisiasi program edukasi untuk masyarakat tentang dampak negatif judi dan cara melaporkan praktik judi kepada pihak berwajib.

Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas: Memastikan bahwa proses penegakan hukum terhadap praktik judi dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat memonitor dan mengevaluasi efektivitas tindakan yang diambil.

Mengadakan Audit dan Evaluasi Berkala: Mengusulkan adanya audit dan evaluasi berkala terhadap kinerja instansi terkait dalam menangani praktik judi, untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil efektif dan tepat sasaran.

Kerjasama Internasional: Mengadvokasi kerja sama dengan lembaga internasional dan negara lain dalam pertukaran informasi dan best practices untuk memberantas jaringan judi lintas negara.

Langkah-langkah di atas memerlukan komitmen dan kerja sama yang kuat antara anggota DPR RI dan semua pihak terkait untuk dapat diimplementasikan secara efektif dalam upaya memberantas praktik judi dan meningkatkan kualitas koordinasi serta penegakan hukum.

5. faktor ekonomi:

kondisi ekonomi yang sulit di beberapa daerah mungkin mendorong masyarakat untuk mencari penghasilan tambahan melalui judi. hal ini dapat menjadi faktor pendorong maraknya praktik judi.

6. keikutsertaan aparat penegak hukum:

dugaan keterlibatan oknum aparat penegak hukum dalam praktik judi dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan penegakan hukum.

penyebab kurangnya kejelasan jenis judi yang dilarang dalam surat suara acara adat:

1. kurangnya pemahaman masyarakat:

masyarakat di beberapa daerah mungkin masih belum memahami jenis-jenis judi yang dilarang. hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan perbedaan interpretasi terhadap aturan dan hukum yang berlaku.

2. ketidakjelasan aturan dan hukum:

peraturan daerah (perda) yang mengatur tentang judi mungkin masih belum jelas dan tegas. hal ini dapat menyebabkan celah hukum yang memungkinkan praktik judi togel, slot, dan kartu terus berlangsung.

3. faktor budaya dan adat:

di beberapa daerah, judi mungkin dianggap sebagai bagian dari tradisi atau ritual adat. hal ini dapat menyebabkan keraguan dan resistensi dalam melarang judi secara menyeluruh.

4. kurangnya sosialisasi dan edukasi:

kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya tentang bahaya judi dapat menyebabkan masyarakat tidak aware terhadap jenis-jenis judi yang dilarang.

5. pengaruh politik dan ekonomi:

kepentingan politik dan ekonomi tertentu mungkin berperan dalam kurangnya kejelasan jenis judi yang dilarang. hal ini dapat menyebabkan manipulasi dan intervensi dalam proses penyusunan aturan dan hukum.

6. ketidaktegasan tokoh adat:

ketidaktegasan dan inkonsistensi sikap tokoh adat dalam melarang judi dapat membingungkan masyarakat dan melemahkan upaya pelarangan judi.

dampak kurangnya kejelasan jenis judi yang dilarang:

maraknya praktik judi di berbagai daerah.

gangguan terhadap kondusifitas dan keamanan lingkungan.

potensi terjadinya tindak kriminalitas.

kerugian ekonomi bagi masyarakat.

terhambatnya pembangunan daerah.

solusi:

melakukan kajian dan penelitian terhadap aturan dan hukum tentang judi di sulawesi tenggara.

mengkaji perbedaan budaya dan adat istiadat terkait judi di berbagai daerah di sulawesi tenggara.

merumuskan aturan dan hukum yang lebih jelas dan tegas tentang jenis-jenis judi yang dilarang dalam perda.

meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya judi dan jenis-jenis judi yang dilarang.

mendorong partisipasi masyarakat dalam pelarangan judi.

memperkuat peran dan komitmen tokoh adat dalam melarang judi.

dengan kejelasan jenis judi yang dilarang dan upaya penegakan hukum yang tegas, diharapkan praktik judi dapat diminimalisir dan terciptanya lingkungan yang kondusif dan aman.

catatan:

penting untuk melibatkan berbagai pihak, seperti akademisi, pakar hukum, dan masyarakat sipil dalam proses penyusunan aturan dan hukum tentang judi.

perlu mempertimbangkan aspek budaya dan adat istiadat dalam melarang judi, namun tetap mengedepankan nilai-nilai universal seperti moralitas dan kemanusiaan.

upaya pelarangan judi harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan, dengan melibatkan semua elemen masyarakat.

7. pengaruh media sosial:

promosi judi online melalui media sosial dapat menarik minat masyarakat untuk bermain judi, terutama generasi muda.

dampak ketidakjelasan pasal terkait judi:

maraknya praktik judi di berbagai daerah di sulawesi tenggara.

gangguan terhadap kondusifitas dan keamanan lingkungan.

potensi terjadinya tindak kriminalitas.

kerugian ekonomi bagi masyarakat.

terhambatnya pembangunan daerah.

oleh karena itu, diperlukan pengembangan pasal terkait judi di sulawesi tenggara oleh dewan perwakilan rakyat daerah sulawesi tenggara untuk:

memperjelas aturan dan hukum tentang judi.

memperkuat koordinasi dan penegakan hukum.

meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya judi.

mendorong terciptanya lingkungan yang kondusif dan aman.

mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

langkah-langkah yang dapat dilakukan:

melakukan kajian dan penelitian terhadap aturan dan hukum tentang judi di sulawesi tenggara.

mengkaji perbedaan budaya dan adat istiadat terkait judi di berbagai daerah di sulawesi tenggara.

merumuskan pasal-pasal yang lebih jelas dan tegas tentang judi dalam perda.

meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait dalam penegakan hukum.

melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif kepada masyarakat tentang bahaya judi.

mendorong partisipasi masyarakat dalam pemberantasan judi.

dengan pengembangan pasal terkait judi, diharapkan praktik judi dapat diminimalisir dan terciptanya lingkungan yang kondusif dan aman bagi masyarakat.

namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa praktik judi masih marak terjadi, bahkan dilibatkan dalam kegiatan adat. hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang penegakan hukum dan perbedaan antara undang-undang di tingkat pusat dan daerah.

oleh karena itu, saya ingin memohon kepada dewan perwakilan rakyat daerah untuk:

melakukan penertiban dan penindakan tegas terhadap praktik judi.

mensosialisasikan secara masif kepada masyarakat tentang bahaya judi dan konsekuensi hukumnya.

melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap praktik judi.

memantau dan mengevaluasi efektivitas peraturan daerah terkait.

daftar perkiraan saya pribadi rancangan undang-undang (ruu) efek jera terbaru terkait judi :

1. tindak pidana perjudian:

memperkuat pasal-pasal tentang judi dalam kuhp dan perda.

menambahkan pasal tentang judi online.

meningkatkan besaran denda dan hukuman penjara bagi pelaku judi.

menyebutkan secara spesifik jenis-jenis judi yang dilarang, termasuk judi slot dan judi kartu.

menetapkan aturan tentang penyitaan aset bagi pelaku judi.

2. tindak pidana pencucian uang:

memperkuat pasal-pasal tentang pencucian uang yang terkait dengan judi.

memudahkan penyitaan aset hasil judi.

meningkatkan kerjasama antar instansi dalam pemberantasan pencucian uang.

3. tindak pidana korupsi:

menindak tegas oknum aparat penegak hukum yang terlibat dalam judi.

memperkuat aturan tentang gratifikasi dan conflict of interest.

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

4. tukin dan denda:

menetapkan aturan tentang pemberian tukin (tunjangan kinerja) bagi aparat penegak hukum yang berhasil mengungkap dan menindak jaringan judi.

menetapkan besaran denda yang signifikan bagi pelanggaran judi, termasuk bagi penyelenggara dan pemain.

memastikan denda digunakan untuk membiayai program-program pencegahan dan pemberantasan judi.

Dalam menyikapi tantangan kecilnya anggaran untuk pemberantasan judi yang diperburuk oleh terus meningkatnya inflasi dan minimnya daya beli, anggota DPR RI perlu memperhatikan aspek-aspek berikut:

Advokasi untuk Penyesuaian Anggaran: Mendorong pemerintah untuk menyesuaikan dan mengoptimalkan alokasi anggaran bagi pemberantasan judi, mengingat dampak sosial negatif yang ditimbulkannya.

Peningkatan Efisiensi Penggunaan Anggaran: Mengadvokasi untuk penggunaan anggaran yang lebih efisien dalam program pemberantasan judi, termasuk evaluasi program yang sudah ada untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif.

Kolaborasi dengan Sektor Swasta dan LSM: Mencari dukungan dan kerjasama dengan sektor swasta dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk memperoleh sumber daya tambahan dalam upaya pemberantasan judi.

Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum: Memastikan bahwa aparat penegak hukum memiliki pelatihan dan sumber daya yang memadai untuk menangani kasus judi, bahkan dengan keterbatasan anggaran.

Fokus pada Pencegahan: Mengalihkan sebagian fokus kegiatan dari penindakan menjadi pencegahan, termasuk program edukasi dan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi, yang bisa lebih hemat biaya.

Mengusulkan Insentif untuk Daerah: Mendorong pemberian insentif kepada daerah yang berhasil menekan praktik judi melalui penggunaan anggaran yang inovatif dan efektif, sebagai cara untuk mendorong inovasi dan efisiensi di tingkat lokal.

Penggunaan Teknologi: Mendorong penggunaan teknologi dalam upaya pemberantasan judi, seperti aplikasi pelaporan masyarakat, yang dapat mengurangi biaya operasional.

Kerjasama Antar Daerah dan Lintas Sektoral: Mendorong kerjasama antar daerah dan lintas sektoral dalam pemberantasan judi untuk berbagi sumber daya dan praktik terbaik.

Audit dan Evaluasi Berkala: Memastikan bahwa ada audit dan evaluasi berkala terhadap program dan kegiatan pemberantasan judi untuk memastikan penggunaan anggaran yang akuntabel dan transparan.

Mengadvokasi untuk Peningkatan Pendapatan Negara: Mendukung kebijakan dan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara, yang dapat membantu mengurangi tekanan inflasi dan meningkatkan kapasitas anggaran untuk program sosial, termasuk pemberantasan judi.

Melalui perhatian pada aspek-aspek tersebut, anggota DPR RI dapat berkontribusi secara signifikan dalam upaya pemberantasan judi di tengah tantangan anggaran yang terbatas dan kondisi ekonomi yang menantang.

5. pencegahan dan edukasi:

melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif kepada masyarakat tentang bahaya judi.

melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemuka adat dalam upaya pencegahan judi.

memasukkan materi tentang bahaya judi dalam kurikulum pendidikan.

6. rehabilitasi dan pemulihan:

menyediakan layanan rehabilitasi bagi korban judi.

membantu korban judi untuk kembali ke kehidupan yang normal dan produktif.

pembahasan ruu:

melibatkan berbagai pihak dalam pembahasan ruu, seperti akademisi, pakar hukum, dan masyarakat sipil.

memastikan ruu yang dihasilkan efektif dalam memberantas judi dan memberikan efek jera bagi pelaku.

kesimpulan:

pembentukan ruu efek jera terbaru terkait judi sangat diperlukan untuk memperkuat penegakan hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku judi. ruu ini harus komprehensif dan mencakup berbagai aspek, seperti tindak pidana perjudian, pencucian uang, korupsi, tukin dan denda, pencegahan dan edukasi, serta rehabilitasi dan pemulihan.

dengan ruu yang efektif dan penegakan hukum yang tegas, diharapkan praktik judi dapat diberantas dan terciptanya masyarakat yang lebih sejahtera.

Demikianlah aspirasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu Bapak/Ibu untuk membaca surat ini.

Hormat saya,